BISHKEK, Kirgistan—Dewan Konstitusi di Mahkamah Agung Kirgistan membuat keputusan bulat pada 19 November 2013 bahwa undang-undang negara itu untuk dinas alternatif tidak sesuai dengan hukum dan melanggar hak kebebasan beragama. Mahkamah mewajibkan pemerintah untuk mengubah undang-undang itu sehingga orang yang karena alasan hati nurani menolak dinas militer bisa mengambil dinas sipil alternatif, yang benar-benar tidak berhubungan dengan militer.

Pada 2009, Kirgistan memberlakukan undang-undang yang mengakui hak untuk memilih dinas alternatif. Tetapi nyatanya, dinas ini tetap berada di bawah kendali militer. Orang-orang yang mengambil dinas ini diawasi oleh para tentara, dan beberapa diperintahkan untuk memberikan uang untuk mendukung kegiatan militer. Setelah menyelesaikan dinas itu, mereka secara otomatis didaftarkan untuk menjadi tentara cadangan. Karena itu, Saksi-Saksi Yehuwa menolak dinas alternatif ini, sehingga banyak Saksi diadili sebagai kriminal.

Keputusan bulan November itu mengakui bahwa para Saksi memiliki alasan yang sah untuk menolak dinas alternatif itu dan bukannya mau menghindar dari kewajiban mereka sebagai warga negara. Mahkamah mendapati bahwa para Saksi justru bersedia melakukan dinas alternatif yang tidak berkaitan dengan militer. Diharapkan, semua kasus hukum terhadap para Saksi akan ditinjau kembali dan diputuskan sesuai dengan undang-undang yang baru.

Khamit Iskakov, juru bicara Saksi-Saksi Yehuwa di Kirgistan, menyatakan, ”Selain menyelesaikan masalah penolakan dinas militer atas dasar hati nurani, keputusan ini akan menunjukkan kepada para pejabat Kirgistan bahwa Saksi-Saksi Yehuwa adalah agama internasional yang direspek.”

Kontak Media:

Internasional: J.R. Brown, Kantor Informasi Publik, tel. +1 718 560 5000

Kirgistan: Khamit Iskakov, tel. +996 770 778 885