Pada 14 Desember 2017, pemerintah Rusia menggeledah Balai Kebaktian Saksi-Saksi Yehuwa di St. Petersburg. Mereka memasang garis polisi dan menguasai bangunan ini. Pada peristiwa itu, tidak ada Saksi yang terluka dan gedung ini tidak mengalami kerusakan.

Balai Kebaktian ini adalah properti terbesar milik Saksi-Saksi Yehuwa yang disita oleh pemerintah Rusia sejak keputusan Majelis Banding Mahkamah Agung Federasi Rusia pada 17 Juli 2017. Mahkamah itu memerintahkan agar semua badan hukum Saksi-Saksi Yehuwa di Rusia dibubarkan, melarang kegiatan keagamaan mereka, dan menyita semua properti mereka.

Balai Kebaktian ini memiliki 1.500 kursi dan telah digunakan oleh beberapa sidang jemaat setempat untuk pertemuan ibadah yang besar. Gedung ini direnovasi pada 2002. Para pengacara Saksi-Saksi Yehuwa menyadari bahwa pemerintah telah mendaftarkan ulang gedung ini sebagai milik Federasi Rusia. Kemudian, gedung ini telah diberikan kepada pemilik yang baru, yaitu pusat kesehatan di daerah itu. Papan nama pusat kesehatan itu pun telah dipasang di gerbang.

Penyitaan ini terjadi seminggu setelah pengadilan mengeluarkan putusan untuk menyita bangunan yang digunakan sebagai pusat administratif Saksi-Saksi Yehuwa yang terletak di dekat St. Petersburg. Putusan itu membatalkan kontrak yang telah dibuat 17 tahun yang lalu antara Saksi-Saksi Yehuwa di pusat administratif dengan Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Putusan itu mempermudah pemerintah Rusia untuk menyita properti milik Saksi Yehuwa dan properti lain yang digunakan Saksi Yehuwa di Rusia yang sebenarnya milik badan hukum negara lain.

Pemerintah Rusia telah melakukan tindakan diskriminasi agama yang kejam. Mereka tidak hanya mengambil kebebasan beragama Saksi-Saksi Yehuwa di Rusia, tapi juga mengambil properti yang telah dibeli dan direnovasi oleh rakyat kecil. Saksi-Saksi Yehuwa akan mengambil jalur hukum apa pun yang tersedia untuk mengajukan banding atas tindakan Rusia tersebut, termasuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dan Komite Hak Asasi Manusia PBB.